Rp 7,7 Triliun untuk Pembangunan Perbatasan
DPR meminta agar pembangunan di perbatasan tak hanya fokus pada pembangunan pos lintas batas negara. Pembangunan perekonomian masyarakat yang hidup di perbatasan juga penting.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara 2023 di Jakarta, Kamis (25/4/2023)
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah menganggarkan Rp 7,7 triliun pada 2023 untuk pembangunan daerah perbatasan negara. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan pos lintas batas negara. Pembangunan pos lintas ini dinilai penting karena dari kebutuhan 70 pos, baru terbangun 13 pos. Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan di 222 kecamatan yang berada di perbatasan.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (25/5/2023), mengatakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menganggarkan Rp 7,7 triliun untuk membangun daerah perbatasan. Anggaran itu untuk membangun pos lintas batas negara (PLBN).