Pengusutan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Berlanjut

Menkopolhukam Mahfud MD akan memanggil PPATK untuk melihat apakah di berbagai kementerian dan lembaga ada indikasi pejabat yang terlibat dugaan pencucian uang.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto memberi keterangan kepada wartawan setelah menjalani klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Langkah pemerintah dan penegak hukum menelisik kekayaan pejabat yang tidak wajar berlanjut. Setelah kasus kekayaan bekas pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, naik ke tahap penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (7/3/2023), juga memeriksa bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto selama 8,5 jam untuk proses klarifikasi kekayaannya.

Selain dua nama bekas pejabat di Kementerian Keuangan itu, penelisikan terhadap pejabat lain di Kemenkeu maupun di kementerian lain juga akan terus dilakukan.