KPK Analisis Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
KPK akan fokus memperbaiki sistem politik sebagai respons atas turunnya skor IPK Indonesia. KPK memiliki program politik cerdas berintegritas terpadu dengan mengundang pimpinan partai politik.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F02%2F07%2F4c4928ad-79b3-4c5b-92ee-60701264b6b1_jpg.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bersiap menyampaikan berbagai hal terkait korupsi khususnya anjloknya indeks persepsi korupsi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Selain itu Joko Widodo juga mendorong dua rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dikebut.
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang anjlok empat poin dari 38 ke 34. Salah satu fokus kajian KPK terkait korupsi politik. Upaya penindakan seperti operasi tangkap tangan dianggap sebagai cara paling tepat untuk mengatasi persoalan korupsi.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK akan menganalisis dan mendiskusikan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 setelah pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Presiden Joko Widodo.