DKPP Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Manipulasi Verifikasi Faktual

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti berharap, anggota KPU dan KPU di daerah yang akan menjalani sidang dugaan manipulasi verifikasi faktual memberi keterangan dengan jujur dan sesuai fakta.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Suasana rapat pleno pemilihan ketua DKPP di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Rabu (8/2/2023) pagi diagendakan memeriksa kasus etik terkait dugaan intimidasi dan manipulasi hasil verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Terkait hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil meminta DKPP menyidangkan kasus ini dengan komprehensif agar kejelasan mengenai ada tidaknya pelanggaran dapat dibuktikan sehingga legitimasi hasil Pemilu 2024 tidak diragukan publik.

Dalam diskusi yang digelar oleh Indonesia Corruption Watch, Selasa (7/2/2023), anggota KPU periode 2017-2022, Evi Novida Ginting Manik, menuturkan, sidang pemeriksaan awal akan sangat penting karena akan melihat kedalaman argumen dan bukti oleh pengadu. Untuk itu, suasana sidang yang dibangun nantinya haruslah bukan intimidatif.