Mardiono: Tidak Ada Campur Tangan Istana dalam Pengesahan Kepengurusan Baru PPP

Pelaksana Tugas PPP Muhammad Mardiono menyatakan, dirinya telah bertemu empat mata dengan Suharso Monoarfa untuk menyelesaikan masalah internal partai dan tantangan menghadapi Pemilu 2024.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono (kiri) bertemu dengan Ketua KPU Hasyim Asyari di Kantor KPU, Jakarta, Senin (12/9/2022). DPP PPP menyerahkan surat keputusan (SK) baru ke KPU sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru PPP hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP di Serang, Banten, yang telah disahkan Kemenkumham.

JAKARTA, KOMPAS — Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono menegaskan bahwa tidak ada campur tangan pihak Istana dalam pengesahan kepengurusan baru PPP. Mardiono juga membantah jika pengesahan surat keputusan terkait kepengurusan baru yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinilai disahkan dengan cepat.

”Enggak ada (peran Istana) karena saya tidak pernah melapor dengan Bapak Presiden. Saya juga tidak pernah menelepon Pak Menteri (Menteri Hukum dan HAM) atau Pak Dirjen. Saya tidak ada, ini, ya, natural,” ujar Mardiono ketika dihubungi lewat sambungan telepon oleh wartawan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9/2022).