DPR Soroti Isu Keretakan Panglima TNI dan KSAD

Komisi I DPR menyoroti isu keretakan Panglima TNI dan KSAD. Di sisi lain, DPR diharapkan melaksanakan kontrol yang proporsional dan menghindari politisasi tentara.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Wamenhan Muhammad Herindra, dan KASAD Jenderal Dudung Abdurachman (kiri ke kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Isu keretakan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI AD Dudung Abdurachman dinilai sebagai salah satu penyebab masalah pembinaan anggota TNI sehingga banyak kasus yang dilakukan prajurit TNI, terutama di Papua. Namun, pendapat lain menyoroti agar DPR melakukan pengawasan secara proporsional dan tidak mencampuri masalah internal.

Pertanyaan tentang isu keretakan itu dilontarkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon, di awal rapat Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9/2022).