Iklan
Agar Obat Tak Lebih Buruk dari Penyakit
Untuk mengatasi disinformasi, perlukah negara masuk menjadi penentu mana informasi yang benar dan salah? Masyarakat sipil di AS skeptis terhadap kehadiran negara dalam tata kelola informasi.
βBetapa pun merusaknya sebuah opini, kita bergantung, untuk mengoreksinya, bukan pada hati nurani hakim dan juri, melainkan pada persaingan ide-ide lainβ (Hakim Mahkamah Agung AS Lewis Powell Jr, 1974).
Awal tahun 2022, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sempat meluncurkan Dewan Tata Kelola Disinformasi untuk mengoordinasikan upaya mengatasi disinformasi, terutama yang berasal dari negara asing. Namun, hanya dalam hitungan minggu, inisiatif tersebut akhirnya dibatalkan.