Manuver Tak Etis Menteri Bisa Gerus Simpati Publik
Rakyat kini sudah lebih melek politik. Manuver para menteri yang melanggar etika dan jauh dari sikap kenegarawanan berdampak negatif karena menurunkan simpati publik.
Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) dan Wapres Maruf Amin (kanan) memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Teguran Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk fokus bekerja diharapkan direspons dengan perbaikan kinerja yang serius dari para menteri. Selain bisa menyebabkan terganggunya kinerja pemerintahan, manuver menteri yang tak sesuai etika juga dapat menurunkan simpati publik kepada mereka.
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Wahyudi Kumorotomo, dihubungi dari Jakarta, Rabu (13/7/2022), mengatakan, amanah sebagai menteri perlu disikapi dengan nilai-nilai kenegarawanan. Dengan tetap menjaga nilai kenegarawanan tersebut, menteri-menteri mestinya tidak melanggar etika dan sumpah jabatan sehingga selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok jangka pendek. Hal ini penting mengingat masalah besar menanti para menteri untuk segera diselesaikan.