Bukan Sekadar Mencari Administrator

Apa saja tantangan yang dihadapi para penjabat kepala daerah? Bagaimana mereka dipilih? Sudah idealkah proses pemilihan para penjabat itu? Bagaimana mencegah penjabat memanfaatkan posisi demi 2024? XYZ Forum membahasnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik berbicara dalam Diskusi Forum XYZ dengan tema Penjabat Menguasai Daerah: Kebijakan Terarah Vs Konservatisme Kebijakan digelar di Kantor Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Selain Akmal Malik, pembicara lain yang berbicara adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.

Pelantikan lima penjabat gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (12/5/2022) menandai era kepemimpinan penjabat kepala daerah. Ada 271 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2022 dan 2023 sehingga akan diisi penjabat hingga terpilih kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024. Para penjabat itu memiliki wewenang yang hampir sama dengan kepala daerah definitif.

Namun, hal ini dibayangi kekhawatiran soal kapasitas aparatur sipil negara yang ditunjuk dan kekhawatiran transaksi politik demi kepentingan Pemilu 2024. Di sisi lain, para penjabat dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tak mudah. Sebut saja penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan dampak pandemi.