Pemerintah Tak Terlalu Persoalkan Sorotan AS terhadap Aplikasi Peduli Lindungi
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, negara harus melindungi HAM komunal dari penularan Covid-19 lewat Peduli Lindungi. Namun, Elsam ingatkan, masih belum diketahui pihak yang bisa mengakses data pribadi di aplikasi itu.
Dokumentasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Nusa Dua dalam penerapan aplikasi Peduli Lindungi dan fasilitas QR Code aplikasi Peduli Lindungi, Rabu (15/9/2021). Setiap pengunjung ke kawasan The Nusa Dua, Badung, Bali, diwajibkan memindai QR Code aplikasi Peduli Lindungi.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak terlalu mempersoalkan laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam Laporan Praktik Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi untuk melacak kasus Covid-19 tidak memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sabtu (16/4/2022), menyatakan, melindungi HAM tak terbatas individual, tetapi juga HAM komunal-sosial. Dalam konteks ini, negara harus berperan aktif mengatur.