Pembangunan Ibu Kota Negara Mesti Dilandasi Basis Rasional, Partisipatif, dan Transparan
Rencana pembangunan ibu kota negara baru mesti dilandasi basis rasional kuat serta proses partisipatif dan transparan. Proyek berskala masif tersebut mesti ekstrahati-hati karena berkonsekuensi jangka panjang.
Pemandangan di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2020). Ibu kota negara baru direncanakan akan dibangun di sekitar wilayah ini.
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembangunan ibu kota negara baru harus dilandasi basis kuat secara rasional serta proses yang partisipatif dan transparan. Apalagi, proyek pembangunan ibu kota negara tidak hanya besar secara finansial, tetapi juga berdampak politik dan memiliki implikasi sosial budaya yang luas. Proses seperti ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) yang berskala masif secara finansial, infrastruktur, sosial, dan lingkungan tersebut mesti dilakukan ekstra hati-hati. ”(Hal ini) karena kalau tidak (ekstrahati-hati), konsekuensinya itu jangka panjang, baik secara ekonomi, politik, maupun lingkungan,” kata Associate Professor Nanyang Technological University, Singapura, Sulfikar Amir, dalam diskusi daring kebijakan publik Narasi Institute bertajuk ”Ibukota Baru untuk Siapa?" yang digelar pada Jumat (28/1/2022).