Audit BPKP Perkuat Dugaan Pelanggaran Hukum di Kasus Satelit Orbit 123
Hasil audit tujuan tertentu yang dilaksanakan BPKP menunjukkan kerugian negara pada penyewaan dan pengadaan satelit oleh Kementerian Pertahanan. Berdasarkan audit itu, pengadaan tersebut menggunakan barang selundupan.
Menko Polhukam Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (13/12/2021), di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan resmi, Senin (17/1/2022), mengatakan, sebelum menempuh langkah hukum, pemerintah telah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif. BPKP melakukan audit tujuan tertentu yang hasilnya ditemukan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran itu merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan negara.
”Saya minta agar semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di kasus pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan tahun 2015-2016,” ujar Mahfud.