Bahasa dalam Hukum dan Kekuasaan

Dalam sejarahnya, kekuasaan sering kali menggunakan bahasa sebagai strategi mempertahankan kekuasaan. Orde Baru menggunakan bahasa, terutama dalam perundang-undangan, untuk mengendalikan stabilitas politik dan ekonomi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Sebagian anggota DPR yang hadir secara langsung dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Pada rapat tersebut, antara lain, diputuskan tentang sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif Komisi II DPR menjadi RUU usul DPR, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan sejumlah RUU.

Bahasa dan kata-kata memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap hukum, baik dalam praktik pembuatan hukum atau legislasi maupun dalam konteks penegakannya. Kondisi ini penting untuk disadari sehingga kesalahan-kesalahan dalam penggunaannya dapat diminimalkan.

Apalagi pemilihan bahasa dan kata-kata yang salah berdampak serius, seperti merusak demokrasi dan menimbulkan penindasan yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh pembuat undang-undang.