Hadapi Tahun Politik, Jenderal Andika Diminta Jaga Netralitas TNI

Godaan untuk menduduki jabatan politik kian besar, terutama karena menjelang pilkada serentak nasional 2024, kepala/wakil kepala daerah akan berakhir masa jabatannya. Jabatan itu akan diisi oleh penjabat kepala daerah.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa (duduk depan) berbincang dengan anggota DPR seusai Rapat Paripurna DPR menyetujui Andika menjabat Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Jenderal Andika Perkasa yang pada Rabu (17/11/2021) siang ini akan dilantik Presiden Joko Widodo menjabat Panglima TNI diharapkan bisa memastikan netralitas TNI menghadapi tahun politik, di samping juga melanjutkan reformasi di internal TNI. Delapan program prioritas yang menjadi visi dan misi Andika diyakini dapat tercapai karena dipandang realistis dan tidak muluk-muluk dalam 13 bulan masa jabatannya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Panglima TNI yang baru harus bisa memastikan posisi TNI sebagai alat pertahanan negara. Bukan alat pemerintah yang berkuasa, apalagi condong pada kekuatan politik partisan.