Instansi Pemerintah Perlu Perkuat Keamanan Siber
Tingginya penggunaan internet di masa pandemi Covid-19 mengakibatkan ancaman peretasan laman resmi pemerintah kian terbuka lebar. Instansi pemerintah tak bisa hanya bergantung pada BSSN untuk memperkuat keamanan siber.
Tampilan laman Sekretariat Kabinet pada Senin (9/8/2021) yang masih dalam tahap pemulihan setelah peretasan.
JAKARTA, KOMPAS — Peretasan situs lembaga pemerintah yang masif dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kompetensi serta reputasi pemerintah. Tiap-tiap instansi pemerintah mesti memperkuat keamanan siber karena tidak cukup hanya bergantung pada peranan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
Direktur Cyber Security Binder Dijker Otte Indonesia M Novel Ariyadi saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (12/8/2021), mengatakan, masyarakat membutuhkan rasa aman dan kepastian hukum di ranah siber, seperti di kehidupan nyata. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, ketergantungan masyarakat terhadap ranah siber semakin tinggi. Dengan begitu, ekspektasi publik terhadap rasa aman di ranah siber pun menjadi semakin tinggi dibandingkan dengan kehidupan normal.