Perlindungan HAM Difokuskan pada Kelompok Rentan

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2021-2025 fokus pada kelompok rentan, dengan memuat fokus sasaran sesuai isu HAM yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Sistem penilaiannya adalah administrasi dan pencapaian aksi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Aktivis Koalisi Masyarakat Antikorupsi membawa poster saat aksi Refleksi 23 Tahun Reformasi di depan Gedung Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/5/2021). Mereka menilai bahwa selama 23 tahun pascatumbangnya rezim Orde Baru sistem demokrasi belum baik dan ideal. Hal itu ditandai dengan belum dituntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, korupsi makin marak, kebebasan berpendapat yang mulai terancam, hingga adanya upaya pemberangusan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat, belum berjalan optimal. Untuk itu, dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025, perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut, menjadi fokus utama.

Sebelumnya, pada 8 Juni 2021, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025. Adapun, RANHAM generasi kelima ini merupakan kelanjutan dari program RANHAM yang telah dilaksanakan sejak 1998-2003 lewat RANHAM generasi pertama hingga RANHAM generasi keempat 2015-2020.