Cegah Peretasan, DPR Mendorong BSSN Lakukan Audit Berkala
Ancaman peretasan situs web milik pemerintah masih terbuka lebar. Regulasi yang mengatur perlindungan data diperlukan selain audit sistem keamanan secara berkala.
Tangkapan layar laman resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (1/8/2021) malam.
JAKARTA, KOMPAS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk bekerja optimal melakukan audit berkala terhadap keamanan siber. Peretasan terhadap situs web Sekretariat Kabinet baru-baru ini memperlihatkan koordinasi terkait keamanan siber belum sesuai harapan dan perlu peningkatan kerja-kerja BSSN.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, Senin (2/8/2021), di Jakarta, mengatakan, peretasan terhadap situs Setkab memperlihatkan bahwa sistem keamanan siber situs web yang dikelola oleh pemerintah terbukti masih lemah. Peretasan laman Setkab pada Sabtu (31/7/2021) bukanlah yang pertama. Situs Setkab juga pernah diretas pada 24 Desember 2015 serta pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.