Sekolah Partai dan Realitas Peliknya Seleksi Politik

Hadirnya sekolah partai sebagai lembaga kaderisasi masih jauh dari realitas perekrutan politik. Dampaknya, masih banyak politisi berlatar belakang pengusaha sehingga produk kebijakannya pun bias kepentingan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Bulan Suci Ramadhan menjadi salah satu momentum bagi partai politik, khususnya partai Islam, untuk menyapa konstituen dan meraih simpati masyarakat. Hal itu membuat sejumlah jalan dihiasi spanduk atau baliho ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadhan dari para tokoh politik tingkat daerah hingga nasional, seperti yang ditemui di Bundaran Maruga, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (17/4/2021).

Sejumlah partai politik (parpol) di Indonesia telah mengupayakan pendidikan yang secara tegas disebut sebagai ”sekolah partai” untuk menjadi mekanisme kaderisasi internal. Pada praktiknya, tujuan kaderisasi ini tidak selalu berlanjut pada mekanisme perekrutan untuk posisi legislatif dan eksekutif. Kedua hal itu bisa menjadi proses yang tidak berkesinambungan karena ada banyak faktor yang turut menentukan perekrutan seseorang untuk bisa menjadi calon anggota legislatif ataupun calon kepala daerah.

Pada kenyataannya, faktor sebagai kader tulen parpol, yang bertahun-tahun menggerakkan partai atau yang memiliki kapasitas politik mumpuni, tidak selalu menjadi pertimbangan utama dapat menjadi caleg atau cakada, bahkan calon presiden. Mekanisme perekrutan di parpol seolah terlepas dengan mekanisme kaderisasi atau pendidikan di internal parpol. Kendati demikian, upaya pendidikan politik yang dirintis sejumlah parpol di Tanah Air patut diapresiasi.