Edhy Prabowo Minta Hakim Pertimbangkan Kebutuhan Kasih Sayang Keluarga

Dalam nota pembelaannya, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tak pernah menginisiasi penerimaan suap untuk izin ekspor benih lobster. Ia meminta majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan.

Kompas/Hendra A Setyawan

Bekas menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2021). Sidang terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 itu beragendakan mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

JAKARTA, KOMPAS — Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, membantah terlibat menginisiasi tindak pidana korupsi menerima suap (janji/hadiah) terkait dengan ekspor benih lobster. Majelis hakim diminta mempertimbangkan kebutuhan kasih sayang anak dan istri dari seorang ayah.

Sebelumnya, Edhy dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp 9,6 miliar, dan 77.000 dollar AS dikurangi uang yang sudah dikembalikan terdakwa. Selain itu, jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Edhy untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.