Masyarakat Sipil Yogyakarta Desak Presiden Batalkan Hasil TWK Pegawai KPK

Sejumlah tokoh masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan KPK. Tes itu dinilai sebagai upaya melumpuhkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sejumlah tokoh masyarakat Yogyakarta memukul kentongan secara bersama-sama seusai menyatakan sikap menolak tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (31/5/2021), di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Yogyakarta. Dalam acara itu, para tokoh mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai KPK.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Sejumlah tokoh masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan TWK dinilai sebagai upaya melumpuhkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan dalam forum yang diberi nama Jogja Kompak, Senin (31/5/2021), di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri para tokoh yang terdiri dari akademisi, aktivis sosial, pegiat organisasi keagamaan, aktivis perempuan, anggota DPRD DIY, serta sebagian anggota DPD asal DIY.