Jika Mahkamah Kehormatan DPR Tak Segera Panggil Azis, Pelapor Akan Gugat ke PTUN
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR didorong untuk bekerja cepat dalam memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Kasus ini diharapkan dijadikan prioritas.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FWhatsApp-Image-2018-07-11-at-22.58.05.jpeg){kind=logo}
Azis Syamsuddin
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan memastikan akan memanggil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. Sementara itu, sejumlah pelapor menunggu aduan mereka segera diproses MKD, dan mempertimbangkan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika pengaduan mereka tidak direspons.
Nama Azis pertama kali disebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat memberikan keterangan pers terkait dugaan suap penyidik KPK, Ajun Komisaris Stepanus Robin Pattuju, dari Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M Syahrial, Kamis (22/4/2021).