Menko Polhukam: Lakukan Tindakan Cepat, Tegas, dan Terukur kepada KKB di Papua

Pemerintah menyatakan KKB di Papua dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya sebagai kelompok teroris. Namun, sikap pemerintah ini dinilai berisiko memperkeruh situasi keamanan di Papua.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) didampingi jajaran kementerian dan lembaga lain menyampaikan hasil rekomendasi Tim Kajian UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyatakan kelompok kriminal bersenjata di Papua dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya sebagai kelompok teroris. Pasca-labelisasi itu, aparat penegak hukum Polri dan TNI diminta melakukan tindakan tegas dan terukur. Namun, harus tetap mengacu pada aturan hukum dan jangan sampai warga sipil menjadi korban.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (29/4/2021), mengatakan, sikap pemerintah itu diambil melihat perkembangan eskalasi keamanan di Papua baru-baru ini. Pemerintah berpandangan, organisasi dan anggota KKB dapat dikategorikan sebagai teroris karena melakukan kekerasan secara masif.