Jalan Terjal Aktivisme Nir-Kekerasan

Aktivisme nir-kekerasan seharusnya menjadi jalan untuk mengawal demokrasi. Terlebih di tengah pandemi Covid-19. Namun, tak mudah untuk membuatnya efektif. Sejumlah syarat mesti terpenuhi. Setumpuk tantangan menghadang.

Kompas/Raditya Helabumi

Beragam sepatu diletakan di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dalam aksi 500 Langkah Awal Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Rabu (25/11/2020). Aksi tersebut merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Aktivisme nir-kekerasan seharusnya menjadi jalan untuk mengawal demokrasi daripada unjuk rasa yang kerap berujung kekerasan, seperti terlihat beberapa tahun terakhir. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, cara itu meminimalisasi risiko tertular Covid-19. Namun, tak mudah untuk membuatnya efektif. Sejumlah syarat mesti terpenuhi. Setumpuk tantangan menghadang.

Kajian terbaru dari Pusat Kajian Internasional (Institute of International Studies/IIS) Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada mungkin bisa menjadi alternatif model aktivisme nir-kekerasan. Melalui proyek pangkalan data ”Damai Pangkal Damai (DPD)” yang diluncurkan Senin (22/2/2021), IIS UGM mencoba mengampanyekan aksi nir-kekerasan. Ada beberapa contoh aksi nir-kekerasan di Indonesia dan dunia selama masa pandemi yang bisa menjadi inspirasi.