LIPI: DPR Paling Banyak Persoalan Saat Mengawasi Kerja Intelijen

Hasil penelitian LIPI dalam acara ”Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia”, kemarin, secara daring, ada 55 problem utama dialami tujuh aktor pengawas. Terbanyak oleh DPR karena ada konflik kepentingan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga antre mengikuti tes cepat Covid-19 massal gratis yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara dan Pemkot Surabaya di Ruko Citi9, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/5/2020). Dukungan masyarakat untuk proaktif mengikuti tes cepat mempercepat penangann Covid-19 di Surabaya. Warga yang diketahui reaktif setelah melalui tes cepat dan kemudian dinyatakan positif setelah swab langsung diarahkan ke tempat karantina yang disediakan oleh Pemkot Surabaya untuk penangangan lebih lanjut.

JAKARTA, KOMPAS — Pengawasan intelijen dinilai belum responsif. Hal ini terutama disebabkan oleh konflik kepentingan dan kelemahan regulasi yang dialami oleh pihak-pihak pengawas intelijen. Kelemahan pengawasan ini tidak saja menimbulkan masalah efektivitas intelijen, tetapi dikhawatirkan juga bisa merusak demokrasi.

Dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang disampaikan lewat kertas kerjanya, ”Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia”, kemarin, secara daring, ada 55 problem utama yang dialami tujuh aktor pengawas intelijen. Problem terbanyak dialami oleh DPR sebanak 14 problem, pengawasan publik 11 problem, dan presiden 10 problem. Lainnya, pengawasan dilakukan oleh lembaga negara independen, pihak internasional, internal intelijen, dan pengadilan negeri.