Cakupan Vaksinasi Masih Rendah, KPK Dorong Akuntabilitas Pendataan

KPK menyebut salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 ialah terkait pendataan. KPK mendorong Kemenkes menggunakan data Ditjen Dukcapil yang dikombinasikan dengan data BPJS Kesehatan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sofie Pangkerego, Kepala Subbagian Keuangan RSUD Anugerah Tomohon, Sulawesi Utara, menerima suntikan kedua vaksin Covid-19 di RS tempatnya bekerja, Kamis (4/2/2021). Tomohon menargetkan vaksinasi bagi 1.539 tenaga kesehatan akan tuntas pada akhir Februari.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pendataan penerima vaksin Covid-19 dilakukan secara akuntabel. Cakupan vaksinasi yang saat ini masih rendah dinilai karena terkendala pendataan.

Dari data yang dirilis situs Kementerian Kesehatan per 4 Februari 2021, 42 persen tenaga kesehatan dari 1,5 juta jiwa yang menjadi target penerima vaksin tahap pertama telah divaksinasi.