Pilkada Belum Sepenuhnya Jawab Harapan Publik

Pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD dapat menjadi opsi ketika kontestasi politik lokal dilaksanakan saat pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Pemilihan oleh DPRD dinilai lebih aman dilakukan.

KOMPAS/ferganata indra

Pegiat visual Mayor Haristanto merapikan poster tentang pilkada yang dipajang di Markas Republik Aeng-Aeng, Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (4/10/2020). Poster tersebut didesain oleh mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta program studi Desain Komunikasi Visual. Melalui poster tersebut, masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam pilkada.

JAKARTA, KOMPAS — Selama 15 tahun terakhir, pemilihan kepala daerah di Indonesia dinilai belum mencapai bentuk ideal. Kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan langsung itu dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Bahkan, ada kecenderungan, mayoritas calon kepala daerah disponsori oleh pengusaha.

Hal itu kembali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada acara Evaluasi 15 Tahun Penyelenggaraan Pilkada: Capaian dan Tantangan dalam Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Rabu (14/10/2020). Narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya, Menkopolhukam Mahfud MD, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, dan komisioner KPU Evi Novida Ginting. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dijadwalkan hadir tidak bisa bergabung dalam webinar tersebut.