Cegah Konflik Kepentingan Pengadaan Alutsista

Di tengah ancaman dan minimnya anggaran, pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI diharapkan tetap berjalan cermat dan mencegah berbagai konflik kepentingan para pihak.

JAKARTA, KOMPAS  — Di tengah ancaman yang semakin kompleks dan keterbatasan anggaran pertahanan, pembelian alat utama sistem persenjataan TNI harus cermat dan mencegah konflik kepentingan. Mekanisme pengawasan harus dimaksimalkan.

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhammad Haripin, mengatakan, terlepas dari kekurangan yang ada, berbagai aturan untuk menjaga transparansi sudah ada. Namun, implementasinya yang bermasalah.

”Untuk pengawasan, ada Komisi I DPR, lalu untuk memastikan kebutuhan, ada KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan).  Namun, dalam praktiknya, aturan dan lembaga itu tidak berjalan optimal atau sengaja mandek,” kata Haripin.