Kuasa Kapital Picu Regresi Demokrasi

Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya dominasi kuasa uang atau modal dalam sistem politik yang ada. Beberapa pemilihan pejabat publik disebut-sebut melibatkan uang.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ilustrasi: Organisasi internasional yang berkampanye untuk perlindungan lingkungan, Greenpeace, menggelar aksi damai untuk menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Mereka menggunakan maneken sebagai perwakilan aktivis untuk menyerukan penolakan terhadap RUU yang dinilai hanya menguntungkan korporasi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Dominasi kuasa uang atau modal dalam sistem politik di Indonesia menjadi salah satu catatan kritis dari fenomena demokrasi di Tanah Air yang tidak lagi stagnan, tetapi menuju ke arah regresi. Sistem pemilihan yang membutuhkan biaya politik besar hanya memungkinkan para elite politik untuk berkoalisi dengan kekuatan kapital besar, termasuk kelompok elite-pengusaha yang berkepentingan dengan kekuasaan.

Sejumlah pembicara dalam peluncuran buku berjudul Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?, yang diadakan Australian National University (ANU) Indonesia Project, Rabu (23/9/2020), secara daring, membahas berbagai sisi dari demokrasi di Indonesia yang disinyalir menunjukkan penurunan kualitas. Pembicara yang hadir ialah cendekiawan dan ekonom Emil Salim; Laode M Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan, yang juga mantan unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Thomas Power dan Eve Warburton, keduanya editor buku; serta Allen Hicken, Profesor Ilmu Politik dari University of Michigan.