KPK Diminta Tetap Kawal Kartu Prakerja

Sekalipun KPK menyebutkan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara, lembaga antirasuah itu diminta tetap mengawalnya. Kerugian negara bisa saja ditemukan saat BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS - Sekalipun Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian keuangan negara, lembaga antirasuah itu diminta tetap mengawalnya. Sebab, bisa saja Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan sebaliknya saat memeriksa laporan keuangan pemerintah pada akhir tahun.

Belum adanya kerugian keuangan negara dari program Kartu Prakerja disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Kamis (25/6/2020). Hal itu disampaikannya untuk menjawab pertanyaan banyak pihak menyusul sejumlah permasalahan yang ditemukan KPK ketika mengkaji program pemerintah itu.