Pandemi Mengubah Komunikasi Politik
Pandemi Covid-19 telah mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Cara komunikasi yang berbeda juga dilakukan para politisi di DPR agar tetap terhubung dengan konstituen selama masa reses, yaitu dengan telekonferensi.
Presiden ke-5 RI, yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, membahas kedaulatan pangan bersama kepala daerah PDI-P dalam rapat virtual Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Senin (11/5/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pandemi penyakit Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat. Pandemi mengubah pula cara politisi dan lembaga politik berkomunikasi serta melakukan fungsi-fungsinya, termasuk sosialisasi dan agregasi politik. Komunikasi kini tidak terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga lebih intens dilakukan dengan perantara teknologi secara jarak jauh.
Fenomena kebiasaan atau tatanan baru (new normal) dalam komunikasi politik ini, antara lain, ditunjukkan dengan perubahan tata cara rapat formal di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat yang dulu disyaratkan hadir secara fisik kini dapat dilakukan dengan telekonferensi atau konferensi jarak jauh melalui aplikasi teknologi informasi. Institusi politik lainnya pun melakukan hal yang serupa, termasuk rapat kabinet yang dipimpin Presiden. Perubahan cara berkomunikasi ini mempertegas gelombang baru dalam komunikasi politik, selain juga membawa dampak ikutan lain yang kurang baik, seperti minimnya orisinalitas, emosi, dan kehangatan relasi antarmanusia.