Dari Sisi Anggaran, Pilkada Serentak Tidak Realistis Diselenggarakan 2020

Kebijakan menunda Pilkada Serentak 2020 selama tiga bulan, dari September menjadi Desember 2020, dinilai tidak realistis dari sisi keamanan ataupun anggaran. Sebab, pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Poster, spanduk, dan baliho sejumlah tokoh masyarakat maupun partai politik yang mengenalkan diri untuk menjadi bakan calon Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada mendatang marak di ruang-ruang publik, seperti di pinggir jalan di Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (29/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada serentak 2020, yang sudah disepakati untuk ditunda selama tiga bulan akibat pandemi Covid-19, dinilai tidak realistis untuk tetap dilakukan pada 2020. Dari sisi anggaran, misalnya, dana untuk pilkada serentak lebih baik dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertema ”Reliabilitas Pilkada Serentak 2020” yang diadakan Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD) melalui video konferensi, Jumat (17/4/2020). Anggota Bawaslu Fritz E Siregar dan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana hadir sebagai pembicara. Diskusi dimoderatori Direktur Eksekutif SPD August Mellaz.