Hadapi Covid-19, Pemerintah Bisa Manfaatkan Fasilitas Swasta
Untuk memanfaatkan fasilitas swasta, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan dapat digunakan sebagai dasar hukum. Namun, ada prosedur yang harus dilalui. Aturan turunan harus dituntaskan dulu.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fca5688c3-9485-442c-976d-0c8a1e80d6a0_jpg.jpg){kind=logo}
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers seusai melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penanganan Covid-19 di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/3/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memiliki legitimasi untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas swasta yang dianggap bisa mendukung proses penanganan Covid-19. Pengerahan ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan.
”Memang di Pasal 4 disebutkan tentang wabah yang merupakan pandemi,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Tubagus Hasanuddin, Rabu (18/3/2020).