Lindungi Negara dari Terorisme

Keputusan pemerintah tak memulangkan WNI eks NIIS dinilai masuk akal di tengah trauma publik akan terorisme. Mengurangi potensi terorisme lebih menonjol sebagai alasan meski sisi kemanusiaan tak bisa ditanggalkan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sekelompok warga menggelar aksi yang menyerukan penolakan pemulangan sekitar 600 warga Indonesia yang bergabung sebagai milisi kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Taman Pandang Istana, kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (10/2/2020). Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan terbaik untuk melindungi warga negara yang ada di Indonesia terkait kontroversi isu pemulangan WNI eks kombatan NIIS. Radikalisme tidak mendapat tempat untuk tumbuh di Indonesia.

Sejak rencana kepulangan teroris pelintas batas (foreign terrorist fighter/FTF) asal Indonesia mencuat, polemik tentang status mereka berkembang cepat. Mayoritas pendapat menghendaki mereka tak dipulangkan ke Indonesia. Publik menilai sikap pemerintah untuk lebih berhati-hati menghadapi polemik tersebut sudah tepat.

Reaksi publik terhadap wacana pemulangan mantan kombatan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) asal Indonesia ini terekam dalam jajak pendapat Kompas pekan lalu. Hasil jajak pendapat mengungkap kehendak publik agar para teroris tak dipulangkan ke Tanah Air. Enam dari 10 responden dengan tegas menolak jika mereka dipulangkan setelah NIIS kalah.