Kepulangan Teroris Lewat Jalur Gelap Diawasi

Pemerintah tak mau kebobolan kepulangan para teroris lintas batas lewat jalur mandiri ataupun ilegal. Untuk itu, verifikasi perlu dilakukan secara rinci dan valid.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meninggalkan ruang pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (12/2/2020). Mereka mengadakan pertemuan tertutup membahas sejumlah isu, termasuk konsistensi Indonesia mendukung perjuangan Palestina.

JAKARTA, KOMPAS— Meskipun menolak pemulangan teroris lintas batas (foreign terrorist fighters/FTF) asal Indonesia, pemerintah tak mau kebobolan. Sejumlah tindakan akan diambil untuk mengantisipasi jika mereka pulang lewat jalur mandiri ataupun ilegal. Karena itu, verifikasi terhadap identitas FTF penting untuk diketahui secara rinci dan lengkap oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo seusai melantik Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Aan Kurnia, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020). ”Pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk. Itulah yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tak punya rencana memulangkan orang-orang WNI di sana (FTF),” tutur Presiden Jokowi.