Dominasi Elite Bayangi Pencalonan

Proses pencalonan kepala daerah di sejumlah partai masih dikuasai oleh beberapa elite DPP partai terkait. Proses itu dinilai belum demokratis.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menjelang Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan pada 2020 mendatang baliho, spanduk, dan poster sejumlah tokoh masyarakat maupun partai politik marak di ruang-ruang publik seperti di pinggir jalan di Kota Tangerang Selatan, Banten seperti terlihat pada Minggu (24/11/2019). Di dalam media yang mereka pasang tersebut ada yang terang-terangan menyebut sebagai bakal calon wali kota dan ada yang tidak terlalu terang menyatakan sebagai bakal calon wali kota. Spanduk, poster, dan baliho seperti di Tangerang Selatan ini juga marak di sejumlah daerah yang akan melaksankan pemilihan kepada daerah serentak pada 2020 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS – Proses pencalonan kepala daerah di partai-partai politik berlangsung sentralistis. Keputusan penetapan pasangan calon yang terletak di tangan segelintir pengurus pusat menggambarkan buruknya proses demokrasi di internal partai yang sarat kepentingan elite. Proses yang elitis itu memutus saluran aspirasi di partai dan berpotensi menjegal calon-calon berkualitas.

Peran elite dalam proses pencalonan kepala daerah itu misalnya tampak dalam kasus putra dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, di PDI-Perjuangan. Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani di Jakarta, Jumat (13/12/2019) mengatakan, rekomendasi pencalonan untuk Gibran dan Bobby akan diputuskan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai.