Reformasi Birokrasi
Minim, Lembaga Berpredikat Bebas Korupsi
Reformasi birokrasi berjalan lambat. Baru 16 kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah yang dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif.
![https://assetd.kompas.id/3okxX0VulRDMeF4-KcFGGImRGQ4=/1024x768/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F20191210_091601_1575967598.jpeg](https://assetd.kompas.id/3okxX0VulRDMeF4-KcFGGImRGQ4=/1024x768/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F20191210_091601_1575967598.jpeg)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
JAKARTA, KOMPAS โ Reformasi birokrasi berjalan lambat. Dari 34 kementerian, 27 lembaga pemerintah nonkementerian, 76 lembaga nonstruktural, dan 514 pemerintahan kabupaten/kota, baru 16 kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah yang dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif. Ke-16 kementerian/lembaga dan pemda tersebut juga memiliki minimal lima unit kerja yang sudah menyandang predikat sebagai wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Jumlah tersebut dinilai belum signifikan mengingat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sudah dicanangkan pada 2012. Hingga kini, masih sangat banyak kementerian/lembaga serta pemda yang belum mengikuti program tersebut.