Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk

Aktivis prodemokrasi bersuara. Mereka menolak payung hukum yang mengancam demokratisasi di Indonesia. Produk hukum semacam ini bisa membuat demokrasi Indonesia di ujung tanduk.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terburu-buru, Minggu (15/9/2019), di Jakarta.

”Ini belum disahkan! Kita masih bisa bersuara! Tunda demi semua!”

Seruan ini digemakan dalam aksi teatrikal oleh Semalam Theatre Group pada Minggu (15/9/2019), di Jakarta, sebagai perwakilan rakyat untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dilakukan dengan terburu-buru. Aksi ini juga sebagai peringatan Hari Demokrasi Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.