Koalisi Warga Beri Masukan Panitia

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera melayangkan surat terbuka kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Presiden Joko Widodo sebagai masukan yang menegaskan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) penting dijadikan syarat menilai integritas Capim KPK, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi segera melayangkan surat terbuka kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat ini berisi masukan agar pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara menjadi kewajiban dalam proses seleksi.

"Sebetulnya ini surat biasa, bukan permintaan yang aneh. Dalam surat ini kami menyatakan bahwa ada kewajiban-kewajiban hukum tentang pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, di Jakarta, Selasa (6/8/2019).