Pengawasan Masih Belum Optimal
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (kedua kiri) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kanan), Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis (kiri), Kabag Administrasi Pengaduan Etika Pers dan Hukum Dewan Pers Syariful (kanan) menunjukan surat keputusan bersama gugus tugas Pengawasan dan Pemantauan Iklan, Pemberitaan, dan Penyiaran Kampanye Pemilu 2019 dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di Jakarta, Selasa (25/9).
JAKARTA, KOMPAS - Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu 2019 pada September 2018 diharapkan semakin optimal mengawasi tahapan kampanye yang tengah berlangsung. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, Senin (25/2/2019), di Jakarta, mengatakan, gugus tugas itu dibentuk sebagai kerja sama antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia.
”Gugus tugas dibentuk agar pengawasan kampanye bisa maksimal. Setiap lembaga bekerja menurut tugas pokok fungsinya masing-masing. Ada yang lewat lembaga penyiaran, juga media cetak. Semuanya harus saling mendukung mengawasi kampanye pemilu,” kata Fritz.