PPAD: Penanganan Papua Sepatutnya Diserahkan kepada TNI
Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyatakan sikap dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait penembakan yang terjadi di Nduga, Papua, Jumat (7/12/2018). Dalam acara ini, hadir Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua I Bidang Kejuangan PPAD Mayjen (Purn) Soekarno, Bendahara PPAD Brigjen (Purn) Djoko Darjatno, dan Wakil Ketua I Bidang Kejuangan Mayjen (Purn) Suhardo.
JAKARTA, KOMPAS — Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat menyarankan agar penanganan masalah Papua, termasuk penembakan terhadap warga sipil dan anggota TNI, diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Keamanan nasional yang terancam oleh gerakan militer menjadi alasannya.
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, penembakan yang terjadi di Nduga, Papua, dilakukan oleh Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM). Kelompok itu, menurut dia, memenuhi kategori sebagai kelompok kombatan yang patut ditangani oleh militer. Sebab, kelompok itu bertujuan memisahkan diri dari NKRI, sering melakukan aksi kekerasan bersenjata, dan terorganisasi sebagai organisasi militer.