Potong Pola Penerimaan Suap

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Gedung Mahkamah Agung.

JAKARTA, KOMPAS – Pola penerimaan suap yang dilakukan hakim harus dihentikan dengan memotong rantai kolusi antara panitera pengganti dan hakim yang menangani perkara. Mahkamah Agung tidak cukup hanya membuat regulasi dan ketentuan yang bersifat punitif dan ancaman untuk menghentikan suap yang terjadi di kalangan hakim.

Selama ini, pola rekrutmen serta sistem promosi dan mutasi panitera serta panitera pengganti (PP) kerap luput dari perhatian badan peradilan tertinggi tersebut. Akibatnya, tidak jarang seorang PP bisa bertugas di satu pengadilan dalam waktu yang lama, bahkan puluhan tahun, sehingga berpotensi menciptakan jaringan mafia peradilan dengan kelompk advokat hitam maupun hakim-hakim nakal di lingkungan pengadilan tempatnya bekerja.