Ketimpangan Sosial Dapat Menyebabkan Radikalisme
Beberapa narasumber dalam diskusi bertajuk ”Oligarki dalam Transformasi Ekonomi dan Politik di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Megawati Institute di Jakarta. Jakarta, Selasa (5/9).
JAKARTA, KOMPAS — Sistem demokrasi di Indonesia, yang menghendaki penyebaran kekuasaan negara dalam masyarakat luas, nyatanya dapat hidup dalam sistem politik yang bersifat oligarki atau kondisi di mana jabatan publik dan kekayaan negara hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat tak jarang dijadikan instrumen politik yang mengarah pada radikalisme atau ekstremisme.
Pesan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk ”Oligarki dalam Transformasi Ekonomi dan Politik di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Megawati Institute di Jakarta. Selasa (5/9). Hadir dalam diskusi tersebut sebagai pembicara, yaitu Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrido Ambardi, Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo, dosen Universitas Airlangga Airlangga Pribadi, dan Reno Koconegoro dari Megawati Institute. Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta juga terlihat hadir.