Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, dari Wacana sampai Klaim ”Big Data”

Di tengah kenaikan harga dan kelangkaan sejumlah barang pokok, publik diributkan dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hingga kini, isu ini masih terus digulirkan sejumlah elite politik.

Kompas/Hendra A Setyawan

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang dimunculkan beberapa elite politik mendapat penolakan dari elemen masyarakat. Penolakan itu diwujudkan dengan pemasangan spanduk, seperti terlihat di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu (13/3/2022).

Pantauan perbincangan di media sosial menghasilkan temuan bahwa lebih banyak pihak menentang perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana ini sejatinya dimunculkan dari kalangan elite politik yang kemudian diributkan di tataran akar rumput. Lantas, kepentingan wacana ini untuk siapa?

Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode mulanya digaungkan oleh Muhammad Qodari pada Juni 2021. Menurut penggagas Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro2024) tersebut, majunya Joko Widodo dalam Pemilu 2024 bersama Prabowo Subianto bertujuan untuk mencegah polarisasi ekstrem yang terjadi di Indonesia. Demi visi itu, lanjutnya, pertama-tama yang perlu diusahakan ialah amendemen Undang-Undang Dasar 1945.