Jalan Panjang Mewujudkan Perumahan Rakyat di Indonesia: dari Sejarah, Program hingga Tantangan

Memiliki rumah adalah impian setiap orang. Namun, tidak semua orang mampu menjangkau kebutuhan primer tersebut. Kehadiran negara diperlukan agar masyarakat berkesempatan memiliki rumah yang nyaman, layak huni, dan terjangkau, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para pekerja merampungkan pembangunan sebuah kluster perumahan murah baru di kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/6/2020). Perumahan yang menyasar konsumen pekerja banyak didirikan di kawasan ini. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menargetkan sebanyak 13 juta pekerja bisa menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini ini diharapkan mengurangi angka kekurangan atau backlog rumah di Indonesia. Menurut data Kementerian PUPR, angka kebutuhan rumah atau backlog tahun 2019 mencapai 7,6 juta unit. Sementara itu realisasi program sejuta rumah tahun 2019 mencapai 1.257.852 unit. Terdiri dari 945.161 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 312.691 unit rumah untuk non MBR.

Rumah yang layak huni menjadi hal yang penting dan sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Selain menjadi tempat tinggal, rumah juga berfungsi antara lain sebagai tempat bekerja, belajar bagi anak-anak sekolah, tempat beribadah bahkan menjadi tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terpapar virus Covid-19.

Namun kenyataannya, hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Kemampuan masyarakat untuk menjangkau hunian layak masih sangat terbatas. Partisipasi swadaya masyarakat dalam menyiapkan rumah layak huni juga masih rendah.