Status Garis Putus-putus China di Laut Natuna Utara
Dengan pengelolaan bersama, diharapkan nantinya tidak terjadi lagi gesekan antara kapal-kapal RI dan kapal-kapal China.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F11%2F14%2F947747b6-8474-4201-bff6-fd706fa2e087_jpg.jpg){kind=logo}
Status Garis Putus-putus China di Laut Natuna Utara
Pernyataan bersama terkait kerja sama maritim yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping pada lawatan perdana Presiden RI ke China, 9 November 2024, menimbulkan perdebatan soal sembilan—kini sepuluh—garis putus-putus China di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.
China secara sepihak mengklaim 90 persen Laut China Selatan (LCS) sebagai miliknya sebagaimana dinyatakan dalam peta sepuluh garis putus-putus. Garis itu, salah satunya, tumpang tindih (overlapping) dengan hak berdaulat Indonesia di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).