Ancaman Cukong di Pilkada

Untuk menyiasati tingginya biaya politik, masyarakat perlu membangun budaya bergotong royong menggalang dana.

Harus diakui, sirkulasi kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 membutuhkan dana besar. Ongkos besar politik pilkada, menurut Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia 2018, minimal disebabkan oleh empat pengeluaran.

Pertama, biaya pencalonan atau mahar politik. Kedua, dana kampanye meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, dan penggunaan media. Ketiga, ongkos konsultasi dan survei dari berbagai lembaga konsultan dan survei. Keempat, politik uang lewat ”serangan fajar”, sumbangan ke masyarakat, termasuk dana untuk saksi partai.