Calon Hakim Agung dan Moralitas Konstitusional DPR

Penolakan DPR atas calon hakim agung ini menambah daftar persoalan ketatanegaraan kita.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Ilustrasi

Keputusan Komisi III DPR yang menolak 12 calon hakim agung menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang serius. Argumentasi penolakan bahwa terdapat dua calon hakim agung yang tidak memenuhi syarat administratif juga tak cukup menjadi alasan bagi DPR untuk menolak semua calon.

Penolakan DPR atas calon yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) ini akan berimplikasi pada relasi antarlembaga, khususnya antara DPR dan KY, serta soal kekuasaan kehakiman yang mandiri merdeka.