Menakar Revisi UU Polri

Penyusunan revisi UU Polri yang cepat dan menutup partisipasi publik kontradiktif dengan mekanisme pemolisian demokratis

KOMPAS/HERYUNANTO

Ilustrasi

Revisi UU Polri menuntun pada perubahan dramatis organisasi dan wewenang kepolisian. Di antara isu krusial adalah perluasan domain tugas dan fungsi kepolisian yang di satu titik akan menimbulkan friksi kewenangan dengan TNI, perluasan kewenangan Kapolri dan institusi Polri yang tak diimbangi dengan mekanisme pengawasan berlapis, serta wewenang penyadapan yang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Artikel Kompas, ”DPR Kebut Usul Revisi UU TNI dan Polri” (29/5/2024), melansir DPR telah menyepakati revisi UU TNI dan UU Polri menjadi RUU inisiatif DPR. Penyusunan draf RUU termasuk cepat. Kedua RUU tak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024, tetapi masuk dalam Prolegnas 2020-2024.