Kabinet Gemuk dan Pelemahan Debirokratisasi

Rencana pemerintahan mendatang untuk menambah jumlah kementerian berpotensi menghalangi agenda debirokratisasi.

Efisiensi business process perizinan berusaha melalui debirokratisasi menghadapi jalan terjal. Wacana penambahan jumlah kementerian menjadi pangkal atas problematika ini. Reformasi perizinan berusaha yang mengusung debirokratisasi dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan perizinan yang efisien. Dengan demikian, wacana ”kabinet gemoy” berpotensi menghalangi agenda debirokratisasi di masa mendatang.

Gestur politik balas budi tercium publik pascamerapatnya partai nonkoalisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Gagasan rekonsiliasi tampak mulia apabila beritikad menghadirkan perdamaian. Masalahnya, tak ada makan siang gratis, harus ada harga yang dibayar atas niat baik ini. Membeludaknya partai yang merapat pada pemerintahan menimbulkan konsekuensi pembengkakan jumlah kementerian.