Polemik THR Ojek Daring dan Hubungan Kerja Kemitraan

Perdebatan soal THR ojek daring menandakan kekosongan regulasi antara aplikator dan pekerjanya yang berstatus kemitraan.

Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut bahwa pengemudi ojek daring termasuk pada cakupan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024. Alasannya, pengemudi ojek daring dan juga kurir logistik masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sehingga berhak mendapatkan THR.

Tunjangan hari raya merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh beserta keluarganya menjelang hari raya keagamaan. THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.